REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tidak sekadar mengejar target kuantitatif dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah di tengah ancaman krisis kepemilikan hunian. Anggaran dan kebijakan perumahan dinilai harus memprioritaskan pemecahan masalah struktural, terutama melambungnya harga tanah perkotaan yang melampaui kemampuan daya beli masyarakat.

"Salah satu akar masalah penyediaan hunian layak terutama di perkotaan adalah masalah lahan. Mulai tingginya harga, adanya mafia tanah, hingga permainan izin di level kantor pertanahan. Maka pemerintah jangan hanya berfokus pada capaian jutaan unit rumah di atas kertas, tetapi harus memastikan ketersediaan lahan yang terjangkau," ujar Huda dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Huda mengatakan, ketimpangan antara laju kenaikan harga properti dan pertumbuhan pendapatan riil kelas pekerja membuat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta generasi muda semakin terpinggirkan. Kondisi tersebut memaksa sebagian besar warga perkotaan bergeser ke wilayah penyangga yang minim fasilitas dasar dan jauh dari akses transportasi publik.

"Pembangunan rumah murah yang dilempar jauh ke pinggiran kota justru menciptakan masalah baru karena membengkaknya biaya transportasi harian warga," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Huda menekankan, pentingnya penguatan peran Bank Tanah Pemerintah serta optimalisasi aset-aset milik negara maupun BUMN untuk penyediaan hunian di pusat kota. Langkah ini dinilai efektif memangkas biaya akuisisi tanah sehingga pembangunan hunian vertikal terjangkau berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) dapat terealisasi.

"Pemerintah harus berani memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara di tengah kota agar MBR bisa tinggal dekat dengan pusat aktivitas ekonomi," ujarnya.

Selain pembangunan unit fisik, legislator asal Jawa Barat ini juga mendesak pemerintah untuk mulai mengarusutamakan skema hunian alternatif seperti Rent-to-Own (RTO) dan penyediaan rumah sewa publik berkualitas jangka panjang. Pendekatan ini dinilai menjadi solusi realistis bagi kelompok pekerja informal serta generasi muda yang kesulitan mengakses fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

"Paradigma kebijakan perumahan harus diubah; kepemilikan hak milik bukan satu-satunya jalan keluar, melainkan ketersediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau," tuturnya.

Ketua DPP PKB ini menilai langkah terobosan tersebut dinilai sangat mendesak agar Program 3 Juta Rumah mampu menjawab akar masalah perumahan secara permanen dan berkelanjutan. Menurutnya Komisi V akan mengawal ketat penyusunan regulasi teknis dan alokasi anggaran agar setiap rupiah program perumahan tepat sasaran.

"Kami di Komisi V akan memastikan bahwa kebijakan perumahan nasional benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar komoditas spekulasi pasar," ujar Syaiful Huda.