REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief mengklaim adanya arahan Presiden Joko Widodo dalam pembagian kuota haji 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. Hilman mendapat informasi arahan itu dari mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. 

Pernyataan tersebut dikatakan Hilman ketika berstatus saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (24/9/2026). Awalnya, Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani memperhatikan keterangan yang disampaikan agar tak salah menyebut orang. 

"Kalau pertama mendengarnya, Pak, jadi ini sesuatu hal yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya karena itu kan nasib orang, Pak. Jangan dalam hal ini saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar Saudara ketahui pada saat itu, begitu loh, Pak. Jangan Saudara tambahkan dan jangan Saudara kurangi," kata Kadek dalam persidangan itu. 

"Iya," jawab Hilman. 

Kadek juga mengingatkan Hilman sudah terikat sumpah. Sehingga keterangan yang disampaikan Hilman mesti sebenar-benarnya. 

"Saudara juga sudah terikat sumpah, Saudara juga tadi seperti itu. Jadi saya tanyakan sekali lagi untuk tidak ditanyakan lagi oleh tim advokat yang lain, bahwa pada saat menjelang ketika Saudara menjemput terdakwa Yaqut di pelataran? (Gedung DPR RI)?" tanya Kadek. 

“Betul,” jawab Hilman.

"Itulah pertama kali Pak Menteri menyatakan ada pesan. Coba, bahasa saudara apa, yang saudara tangkap pada saat itu?" tanya Kadek lagi.

"Ya itu 50:50 arahan Presiden," jawab Hilman

Kadek terus mengorek keterangan Hilman soal sosok Presiden yang dimaksudnya itu. 

"50:50 arahan Presiden. Ya, terus? Baru kemudian yang lainnya. Berarti yang Saudara tambahkan di keterangan ini memang itu arahan dari Presiden, seperti itu. Presidennya siapa?" tanya Kadek.

"Pak Joko Widodo," jawab Hilman.

Selain itu, Hilman sempat mempertanyakan usulan tersebut kepada Yaqut. Pasalnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kemenag sebelumnya sudah membahas hingga menetapkan pembagian kuota dengan skema 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Hilman heran soal usulan pembagian 50:50 baru disampaikan menjelang rapat kerja DPR. 

"Yang saya respons kalimatnya betul waktu itu, ‘Wah, wah, kenapa enggak dari kemarin, Pak? Ini kan sudah saya putuskan’. Saya bilang, ‘Monggo, Pak Menteri (Yaqut) kalau mau ini seperti apa di ruang raker nanti’,” ujar Hilman.

Diketahui, eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Indonesia 2023-2024. Dalam perkara tersebut, ia didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.

Perbuatan tersebut didakwa dilakukan bersama mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI Asrul Aziz Taba.

Dalam perkara tersebut, terdapat sejumlah pihak yang disebut diperkaya, termasuk Yaqut sebesar 271.500 dolar AS atau setara Rp4,83 miliar.

Atas perbuatannya, Yaqut didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi hingga saat ini Fuad Hasan hanya berstatus saksi.